TINDAKAN PEMERINTAH

0
1062
Law books in a row

TINDAKAN PEMERINTAHAN

5.1. Definisi dan Pengertian Tindakan Pemerintahan

Tindakan Pemerintahan adalah pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan “Prinsip Herarkhi” (pendapat Van Vollenhoven).

Pendapat Romeyn, tindak Pangreh adalah tiap tindakan/ perbuatan daripada satu alat perlengkapan Pemerintahan, juga diluar lapangan Hukum Tata Pemerintahan, misalnya keamanan, peradilan, yang bermaksut menimbulkan akibat Hukum di bidang Hukum Administrasi.

Komisi Van Poelje (Laporan tahun 1972 hal. 4) tindakan-tindakan Hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan.

5.2. Pembatasan dan Cara Bertindak Pemerintah

Pembatasan : tindak Pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan atau kepentingan umum antara lain :

  1.  Tidak boleh melawan Hukum baik formil maupun materiil, dalam arti luas.
  2.  Tidak boleh melampaui atau menyelewengkan kewenangan menurut Undang-undang.

Cara Bertindak : cara bertindak alat Pemerintahan harus berdasarkan kebijaksanaan pada umumnya atau dengan mengingat asas “freies ermenssen” tidak perlu mendasari secara ketat, norma-norma Undang-undang seperti Hakim (peradilan), akan tetapi harus cepat segera bertindak menurut keperluan, untuk mengatasi situasi mendadak dan sebagainya, asal bijaksana dan tidak melampaui batas kewenangan dan Hukum.

5.3. Macam-macam Tindakan Pemerintahan

 

Pemerintah atau Negara adalah sebagai subyek Hukum, sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subyek Hukum Permerintah sebagaimana seperti subyek Hukum lainnya melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan Hukum tidak nyata/ materiil adalah tindakan yang tidak ada relevansinya dengan Hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat Hukum.

Pemerintah atau Administrasi Negara adalah subyek Hukum yang mewakili dua institusi yaitu Jabatan Pemerintahan  dan Badan Hukum Pemerintahan/ Badan Hukum Publik, sehingga tindakan Hukum yang dilakukan Pemerintah dalam menjalankan fungsi Pemerintahan dapat dibedakan dalam tindakan Hukum publik dan tindakan Hukum privat. Tindakan Hukum Publik Adalah tindakan Hukum yang dilakukan itu yang didasarkan atas Hukum publik. Sedangkan tindakan Hukum Perdata berarti tindakan Hukum yang dilakukan tersebut yang didasarkan pada ketentuan Hukum Perdata.

Secara teoritis cara untuk menentukan apakah tindakan Pemerintahan itu diatur oleh Hukum publik atau Hukum Perdata adalah dengan melihat kedudukan pemeritah dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika Pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai Pemerintah, maka hanya Hukum publiklah yang berlaku, dan jika Pemerintah bertindak tidak dalam kualitas Pemerintah, maka Hukum privatlah yang berlaku.

Tindakan Hukum publik yang dilakukan Pemerintah dalam menjalankan Pemerintahannya, dapat dibedakan tindakan Hukum publik yang bersifat sepihak dan tindakan banyak pihak. Peraturan bersama antar Kabupaten atau antar Kabupaten dengan Propinsi adalah contoh tindakan Hukum publik beberapa pihak.

Dikalangan para sarjana perbedaan pendapat mengenai sifat tindakan Hukum Pemerintahan ini. Sebagian mengatakan bahwa perbuatan Hukum yang terjadi dalam lingkup Hukum publik selalu bersifat sepihak atau hubungan Hukum bersegi satubagi mereka tidak ada perbuatan Hukum publik yang bersegi dua, tidak ada perjanjian yang diatur oleh Hukum publik. Bila mana Pemerintah dengan seorang partikelir diadakan suatu perjanjian, maka Hukum yang mengatur perjanjian itu senantiasa Hukum privat. Perjanjian ialah suatu perbuatan Hukum yang bersegi dua karena diadalan oleh dua kehendak (yang ditentukan dengan sukarela) yakni suatu persesuaian kehendak antara dua pihak sebagian penulis lain mengatakan, ada perbuatan Hukum Pemerintah bersegi dua, mereka mengakui adanya perjanjian yang diatur oleh Hukum publik seperti perjanjian kerja yang berlaku selama jangka pendek. Meskipun dikenal adanya tindakan Pemerintah yang bersegi dua namun dari argumentasi dari masing-masing penulis bahwa pada prinsipnya semua tindakan Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas publik lebih merupakan tindakan sepihak atau bersegi satu.

Ada beberapa contoh seperti pada ijin usaha pertambangan tidak dapat dikatakan bahwa pihak yang bersangkutan berkesempatan untuk terlebih dahulu menyatakan persetujuannya, sebab ijin pegusahaan pertambangan dan konsesi pertambangan tersebut terjadinya justru keputusan Pemerintah, yang sifatnya sepihak dan berlaku seketika.

5.4. Syarat Keabsahan Tindakan Pemerintahan

Syarat keabsahan tindakan Pemerintah dapat di bagi sebagai berikut:

  1.  Perbuatan tersebut harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  2.  Perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan Pemerintah.
  3. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi Pemerintah.
  4.  Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat Hukum di bidang Hukum Administrasi.
  5.  Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.

5.5. Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintahan

Secara konseptual ruang lingkup tanggung gugat Pemerintah dibagi menjadi dua :

  1. Tanggung gugat bidang Hukum Perdata dalam bentuk perbuatan melanggar Hukum oleh penguasa melalui peradilan umum.
  2. Tanggung gugat bidang Hukum Administrasi khusus tentang KTUN melalui peradilan TUN.

Ad. 1. Tanggung Gugat Pemerintah Melalui Peradilan Umum

Tanggung gugat Pemerintah di peradilan umum pada dasarnya berkaitan dengan tuntutan pembayaran ganti kerugian, gugat harus diajukan ke peradilan umum, dengan alasan gugatan perbuatan melanggar Hukum/ melawan Hukum oleh penguasa. Landasannya penjelasan umum UU No. 5/1986 sebagai berikut :

Sengketa TUN lainnya yang menurut Undang-undang ini tidak menjadi wewenang PTUN diselesaikan melalui peradilan Umum.

Dalam gugatan Perdata formulasinya ditujukan kepada Pemerintah RI dan untuk tingkat Daerah dirumuskan Pemerintah Daerah.

Ad. 2. Tanggung Gugat Pemerintah Melalui PTUN

Tujuan utama orang menggugat di PTUN adalah agar KTUN tersebut dibatalkan, dan dapat pula ditambahkan tuntutan ganti rugi dan tehabilitasi (Pasal 53 ayat 1 UU No. 9/2004)

Dalam tanggung gugat bidang TUN, maka yang menjadi tergugat adalah pejabat, maka rumusnya adalah : Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, WaliKota.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here