SUMBER-SUMBER HAN (Hukum Administrasi Negara)

0
365

SUMBER-SUMBER HAN (Hukum Administrasi Negara)

2.1. Pengertian Sumber Hukum

Secara sederhana Sumber Hukum adalah : segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan Hukum dan tempat dutemukannya aturan-aturan Hukum.

Menurut Soedikno Martokusumo, kata sumber Hukum sering digunakan dalam beberapa arti yaitu :

  1.  Sebagai asas Hukum, sebagai sesutau yang merupakan permulaan Hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
  2. menunjukkan Hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada Hukum yang sekarang berlaku, seperti Hukum Prancis, Hukum Romawi.
  3. sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan Hukum (Penguasa, masyarakat)
  4. sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal Hukum, misalnya dokumen, UU Lontar, batu tertulis.
  5. sebagai sumber terjadinya Hukum, sumber yang menimbulkan Hukum.

2.2. Macam-macam Sumber Hukum

Macam-macam sumber Hukum ini dapat di bagi menjadi dua :

  1. Sumber Hukum Materiil

Adalah factor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari atura-aturan huku. Factor tersebut adalah :

–          Sumber Hukum Historis

Sumber Hukum ini mempunyai dua arti yaitu :

  1. sebagai sumber pengenalan/ tempat menemukan Hukum pada saat tertentu misalnya : UU, Putusan-putusan Hakim, tulisan-tulisan ahli Hukum dan tidak tulisan yang bersifat Yuridis sepanjang membuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga Hukum
  2. sebagai sumber dimana pembuat Undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan Perundang-undangan misalkan, system-sistem Hukum pada masa lalu yang pernah berlaku pada tempat tertentu seperti system Hukum Romawi, system hukuk Perancis dan sebagainya.

–          Sumber Hukum Sosiologis

Adalah factor-faktor social yang mempengaruhi isi Hukum positif, artinya peraturan Hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

–          Sumber Hukum Filosofis

Memiliki dua arti yaitu :

Pertama : sebagai sumber Hukum untuk isi Hukum yang adil.

Kedua : sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari Hukum.

  1. Sumber Hukum Formal

Sumber Hukum Formal adalah berbagai bentuk aturan Hukum yang ada, sumber Hukum ini terdiri dari :

  1. Peraturan Perundang-undangan

Dalam keputusan Hukum, tidak semua peraturan dapat dikategorikan sebagai peraturan Hukum, suatu peraturan adalah peraturan Hukum bilamana peraturan itu mengikat setiap orang dank arena itu ketaatannya dapat dipaksakan oleh Hakim. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1986 Peraturan Perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun Daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat TUN baik ditingkat  pusat maupun Daerah yang juga mengikat umum.

  1. Konvensi/ Praktek Administrasi Negara atau Hukum Tidak Tertulis

Meskipun Undang-undang dianggap sebagai sumber Hukum Administrasi Negara yang paling penting, namun Undang-undang sebagai peraturan tertulis mempunyai kelemahan.

  1. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah Peradilan akan tetapi dalam arti sempit yang dimaksut dengan Yurisprudensi adalah ajaran Hukum yang tersusun dan dalam radilan, yang kemudian dipakai  sebagai landasan Hukum. Yurisprudensi juga diartikan sebagai himpunan putusan-putusan pengadilan yang disusun sistematik.

  1. Doktrin

Meskipun ajaran Hukum atau pendapat para sarjana Hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, namun pendapat sarjana Hukum ini begitu penting bahkan dalam sejarah pernah terdapat ungkapan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para ahli Hukum.

Skema sumber Hukum Administrasi dalam arti Formal (Menurut Philipus Hadjon. Hal. 55)

 Selanjutnya dalam perjalanannya, sumber Hukum Administrasi dalam arti formal yaitu :

  1. UUD 1945
  2. Tap MPR
  3. UU dan PERPU
  4. PP
  5. Kepres
  6. Peraturan Menteri dan Surat Keputusan Menteri
  7. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
  8. Yurisprudensi
  9. Hukum Tidak tertulis
  10. Hukum Internasional
  11. Kepurusan Tata Udaha Negara
  12. Doktrin
SHARE
Previous articleSYARAT SAHNYA KONTRAK
Next articlePERBUATAN PIDANA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here