ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA

3.1. Pengertiaan Administrasi Negara

  1.  Organisasi adalah suatu jaringan sistematis dari bagian-bagian yang saling ketergantungan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat dimana koordinasi dan pengawasan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
  2.  Organisasi Administrasi Negara adalah pola hubungan formal yang dibentuk dengan peraturan Perundang-undangan  dalam Pemerintahan. Hal ini berdasarkan sifat dan beban kerja yang harus diselesaikan, sesuai dengan syarat-syarat efesiensi, menjamin penggunaan yang efektif dari manusia dan material serta tanggung jawabnya. Organisasi ini dibentuk berdasarkan  suatu kewenangan tertentu yang harus dilaksanakan, biasanya dilengkapi dengan bagan-bagan dan diagram yang mengambarkan hubungan kerja.

3.2. Organisasi Pemerintah Pusat

Adalah Organ yang menjalankan urusan Pemerintahan di tingat pusat

– Presiden

– Wakil Presiden

– Menteri dan Departemen

  1. Lembaga Pemerintah Non Departemen
  2.  SAKORSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)
  3.  LAN (Lembaga Administrasi Negara)
  4.  LSN (Lembaga Sandi Negara)
  5.  BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
  6.  LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara)
  7.  Arsip Nasional
  8.  Dewan HANKAMNAS (Pertahanan Keamanan Nasional)
  9.  BULOG (Badan Urusan Logistik)
  10.  BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara)

10   BPP Teknologi (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)

  1. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
  2. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana)
  3. BKPM   (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
  4. BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional)
  5. BIN (Badan Intelijen Negara)
  6. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
  7. BPN (Badan Pertanahan Negara)
  8. BPS (Biro Pusat Statistik)

3.3. Organisasi Pemerintah Daerah

wilayah Negara keastuan RI dibagi dalam Daerah Propinsi dan Propinsi dibagi atas Kabupaten dan Kora yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Daerah Propinsi disamping sebagai memiliki status Daerah Otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah Administrasi. Sedangkan Daerah Kota dan Daerah Kabupaten sepenuhnya berkedudukan sebagai Daerah Otonom.

Daerah Otonom adalah : Daerah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sisten Negara kesatuan R.I. (UU No.32/2004)

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD (Pasal 1 ayat 2 UU No.32/2004)

Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan perangkat Daerah (Pasal 3 ayat 2 UU 32/2004)

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintah menggunakan Asas Desentralisasi, tugas pembantuan dan Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Pasal 20 ayat 2 UU 32/2004)

Desentralisasi adalah : penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sisti Negara kesatuan R.I (Pasal 7 ayat 7)

Tugas Pembantuan  adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota/desa serta dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Pasal 1 ayat 9)

Demokrasi  adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada isntansi di wilayah tertentu (Pasal 1 ayat 8)

Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kegiatan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. (Pasal 1 ayat 5)

Daerah Otonom/ Daerah adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 6 UU No. 32/2004)

Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan Asas Otonomi dan tugas Pembantuan. (Pasal 20 ayat 3 UU No.32/2004)

Asas Demokrasi  hanya diterapkan di Daerah-daerah Propinsi yang dan Kabupaten/Kota  yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip Otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar.

3.4.  Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan :

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Propinsi dan Daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinisi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang di atur dengan Undang-undang.

(2)  Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi  dan tugas pembantuan.

(3)  Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4)  Gubernur, Bupati, dan wali Kota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokrasi.

(5)  Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

(6)  Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan.

(7)  Susunan dan Tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-undang.

Walaupun Otonomi Daerah diterapkan dengan menganuit system Otonomi luas, pelaksanaan Otonomi tersebut tentunya tidak dapat melepaskan dari konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Pasal 1 (1) UUD 1945.

Ketentuan diatas merupakan dasar dibentuknya Daerah-daerah yang mempunyai hak Otonomi ataupun wilayah administratief. Pembagian ini dimaksudkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi serta demokratisasi pelaksanaan Pemerintahan.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Negara Kesatuan yang didesentralisasikan tidak dapat dilepaskan dari system pembagian kekuasaan secara vertical yang didasarkan pada desentralisasi akan melahirkan Daerah-daerah Otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. (Pasal 10 No. 32/2004)

SHARE
Previous articleSYARAT SAHNYA KONTRAK
Next articlePERBUATAN PIDANA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here