Macam-macam Perlindungan Hukum

  1. Perlindungan Hukum dalam Bidang Perdata

Negara sebagai suatu institusi memiliki dua kedudukan Hukum, yaitu sebagai Badan Hukum Publik dan sebagai kumpulan jabatan atau lingkungan pekerjaan tetap, baik sebagai Badan Hukum maupun sebagai kumpulan Jabatan , pembuatan Hukum Negara atau jabatan dilakukan melalui wakilnya yaitu Pemerintah.

Berkenaan dengan kedudukan Pemerintah sebagai wakil dari badan Hukum publik yang dapat melakukan tindakan Hukum dalam bidang kePerdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian dans ebagainya, maka dimungkinkan muncul tindakan bertentangan dengan Hukum. Berkenaan dengan perbuatan  Pemerintah yang bertentangan dengan Hukum ini disebutkan bahwa Hakim Perdata berkenaan dengan perbuatan melawan Hukum oleh Pemerintah berwenang, mengHukum Pemerintah untuk membayar ganti kerugian, didamping itu Hakim Perdata dalam berbagai hal dapat mengeluarkan larangan atau perintah terhadap Pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu.

Perlindungan Hukum bagi rakyat terhadap tindakan Hukum Pemerintah dalam kepastiannya sebagai wakil dari badan Hukum publik dilakukan melalui Peradilan Umum. Kedudukan Pemerintah dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan Hukum Perdata yang sejajar, sehingga Pemerintah dapat menjadi Tergugat maupun Pengugat, dengan kata lain Hukum Perdata memberikan perlindungan yang sama baik kepada Pemerintah maupun seseorang atau badan Hukum Perdata.

  1. Perlindungan Hukum dalam Bidang Publik

Secara umum ada tiga macam perbuatan Pemerintah yaitu :

  1. Perbuatan Pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan Perundang-undangan (regeling)
  2. Perbuatan Pemerintah dalam bidang penerbitan Ketetapan (beshikking)
  3. Perbuatan Pemerintah dalam bidang kePerdataan.

Bidang pertama terjadi dalam bidang publik oleh karena itu tunduk dan di atur berdasarkan Hukum publik. Sedangkan yang terakhir shusus dalam bidang Perdata dan karenanya tunduk dan diatur berdasarkan Hukum Perdata.

Perlindungan Hukum melalui Mahkamah Agung dengan cara hak uji materiil sesuai Pasal 5 (2) Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa : Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang, hal yang sama juga diatur dalam Pasal 31 (1) UU No.14/1985.

Perlindungan Hukum akibat dikeluarkannya ketetapan ditempuh melalui dua kemungkinan yaitu Peradilan Administrasi dan Bidang Administrasi.

Pasal 53 (1) dan Pasal 48 UU No.5/1986

Perlindungan Hukum melalui Mahkamah Konstitusi dengan cara hak uji UU terhadap UUD.

  1. PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA

10.1. Karakteristik dan Asas-asas/ Prinsip Peradilan TUN

Karakteristik PTUN tercermin dalam asas-asas Hukum acara PTUN yaitu :

  1. Asas Praduga (Pasal 67 UU No.5/1986)
  2.  Asas pembuktian bebas (Pasal 107 UU No. 5/1986)
  3.  Asas keaktifan Hakim (Pasal 58, 63, (1,2), 80, 85 UU No. 5/1986)
  4.  Asas Putusan pengadilan mempunyai kekuatan meningkat (Pasal 83 UU No. 5/1986)

10.2. Organisasi Peradilan TUN

10.3. Kompetensi Kepegawaian  PP. No. 30/1980

Gol. IVb Ke Atas

Gol. IVa Ke bawah

 

Alasan Menggugat

–          Alasan Menggugat

      Pasal 53 angka 2 a.b UU No. 9 tahun 2004

–          Apa yang di gugat

KTUN Pasal 1.3.- (Pasal 2 + Pasal 3)

–          Siapa yang digugat

Badan TUN/ Pejabat TUN = Pasal 1.2

–          Apa yang di tuntut

–          Batalkan KTUNm dapat disertai

–          Ganti rugi

–          Regabilitasi

–          Bagaimana menggugat/ berbicara

Pasal 53-132 UU No. 5/1986

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here