KEPUTUSAN/KETETAPAN TUN (Tata Usaha Negara)

0
157
Law books in a row

KEPUTUSAN/KETETAPAN TUN (Tata Usaha Negara)

7.1.  Pengertian Ketetapan/ Keputusan

Ketetapan Tata usaha Negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman “Otto Mayer” dengan istilah “verwaltungsakt”, istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama “beschikking” di Indonesia istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh W.F. Prins istilah yang menerjemahkan “ketetapan” .

Menurut para sarjana terdapat beberapa perbedaan dalam mendefinisikan istilah ketetapan/ keputusan. Berikut definisi terserbut :

  1.  Ketetapan adalah pernyataan kehendak dari Organ Pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan Hukum baru, menghapus serta meniadakan Hukum yang ada.
  2. Ketetapan adalah suatu  pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan, atau setidak-tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan.
  3. Beschikking adalah keputusan tertulis dari Administrasi Negara yang mempunyai akibat Hukum.
  4. Beschikking adalah perbuatan Hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat Pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa).
  5. Beschikking adalah suatu tindakan Hukum yang bersifat sepihak dalam bidang Pemerintahan yang dilakukan oleh suatu Badan Pemerintah berdasarkan wewenang yang luas biasa.
  1.  Definisi Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 (3) UU No. 5/1986.

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

  1. Rumusan Pasal 1 (3) tersebut diatas mengadung elemen utama sebagai berikut :

–     Penetapan tertulis

–     Oleh Badan atau Pejabat TUN

–     Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

–     Konkrit, Individual

–     Final

–     Menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Pengertian Penetapan Tertulis cukup ada hitam di atas putih, karena menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan : “Form” tidak penting dan bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis.

Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 pada dasarnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan urusan Pemerintah. Konkrit dan Individual keputusan Tata Usaha Negara haruslah tidak bersifat Umum melainkan harus konkrit dan individual. Final artinya keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat sementara akan tetapi sudah final. Menimbulkan akibat Hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata membawa konsekwensi bahwa Penggugat haruslah seseorang atau Badan Hukum Perdata (Pasal 53 angka 1 UU No. 9/2004)

  1. Pengecualian dari Pengertian KTUN adalah : ketentuan Pasal 2 UU No. 5/1986 yaitu :

–     KTUN yang merupakan perbuatan Hukum Perdata

–     KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum

–     KTUN yang masih memerlukan persetujuan

–     KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUH Pidana atau KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat Pidana.

–     KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

–     KTUN Mengenai Tata Usaha ABRI

–     Keputusan Panitia Pemilihan Umum, baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilu.

  1. Setelah lolos dari rumus

 Diatas masih menghadang Pasal 49 UU No. 5/1986 yang menyatakan : Pengadilan tak berwenang memeriksa, memutuskan, menyelesaikan sengketa TUN tentunya dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

–          Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

–          Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan yang berlaku.

7.2. Macam-macam KTUN

  1. E. Utrecht Membedakan Ketetapan atas :
  2.  Ketetapan positif dn ketetapan negative
  3.  Ketetapan deklalatur dan konstitutif (menciptakan keadaan Hukum)
  4. Ketetapan kilat dan tetap
  5. Dispensasi, izin (vurgunning) lisensi (sifatnya mencari keuntungan) dan konsesi.
  1. P. De Haan, Cs membagi ketetapan atas :
  2. Ketetapan perseorangan dan ketetapan kebendaan (keputusan diberikan atas dasar kualitas)
  3. Ketetapan Deklaratif dan ketetapan konsumtif
  4. Ketetapan terikat dan ketetapan bebas.
  5. Ketetapan menguntungkan dan memberi beban.
  6. ketetapan kilat dan ketetapan langeng
  7. Ketetapan Lisan

7.3. Macam-macam KTUN

Agar suatu  keputusan dinyatakan sebagai keputusan yang syah harus memenuhi syarat tententu antara lain :

  1. keputusan harus dibuat oleh Organ atau badan atau pejabat yang berwenang membuatnya.
  2. harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan harus menurut prosedur pembuatnya.
  3. Suatu putusan harus memenuhi syarat formal, contoh : prosedur cata pembuatannya, bentuk keputusan, pemberitahuan kepada yang bersangkutan. ( Pasal 53 UU No. 5/1986)
  4. Keputusan tidak boleh memuat kekuranga-kekurangan yuridis
  5. Isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Syarat-syarat Materiil terdiri dari :

  1. Organ Pemerintah yang membuat ketetapan harus berwenang
  2. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak, maka ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis seperti penipuan, paksaan atau suap dan kesesatan.
  3.  Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu.
  4. Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan lain serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Syarat-syarat Formil terdiri dari :

  1. Syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya tetapi harus dipenuhi;
  2. Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan Undang-undang yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu.
  3. Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan ketetapan itu harus dipenuhi.
  4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan  dibuatnya dan di umumkannya ketetapan itu harus diperhatikan.

VIII. PENEGAKAN HAN

8.1.  Pengertian Penegakan HAN

Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan (Soetjipto Rahardjo). Dalam arti lain penegakan Hukum kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahab akhir untuk menciptakan. Memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup, secara konkrit adalah berlakunya Hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati (Soerdjono Soekanto)

8.2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerdjono Soekanto ada lima factor yang mempengaruhi penegakan Hukum, sebagai berikut :

  1.  Faktor Hukumnya sendiri
  2. Faktor penegak Hukum
  3. Faktor sarana/ fasilitas yang mendukung penegakan Hukum
  4. Faktor masyarakat
  5. Faktor kebudayaan.

8.3. Sarana/ Instrumen Penegakan HAN

Menurut  P. Nicolai, dkk.  Pengawasan bahwa Organ Pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakan kewajiban kepada individu. Kata lain Penerapan kewenangan sanksi Pemerintahan.

Menurut Ten Berge Instrumen penegakan HAN meliputi : Pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

8.4. Saksi Dalam HAN

Sanksi dalam HAN adalah alat kekuasaan yang bersifat Hukum publik yang dapat digunakan oleh Pemerintah segingga reaksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara

Macam-macam Sanksi dalam HAN :

1)       Paksaan Pemerintah

2)       Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan(izin, subsidi, pembayaran dll)

3)       Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah

4)       Pengenaan denda Administratif

  1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT

9.1  Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Rakyat :

  1. Perlindungan Hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap Negara yang mengedepankan diri sebagai Negara Hukum.
  2. Hukum diciptakan sebagai sarana pengatur dan sarana perlindungan bagi subyek Hukum
  3. Perlindungan Hukum akibat perbuatan Pemerintah dalam bidang Perdata maupun bidang publik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here