INSTRUMEN PEMERINTAHAN

0
869
Law books in a row

INSTRUMEN PEMERINTAHAN

6.1. Pengertian Instrumen Pemerintahan

Instrument Pemerintah adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan Pemerintah atau Administrasi Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik menggunakan sarana yang terhimpun dalam publik domein/ kepunyaan publik maupun menggunakan sarana Yuridis.

6.2. Macam-macam Instrumen Pemerintahan

Macam-macam Intrumen Pemerintahan sebagai berikut :

  1. Sarana yang terhimpun dalam publik domein, misalnya : alat tulis menulis, sarana transportasi, gedung-gedung perkantoran, dll.
  2. sarana/ instrument Yuridis

1)       Peraturan Perundangan-undangan

Peraturan adalah merupakan Hukum yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya mengatur hal-hal yang bersifat umum (general).

Secara teoritik istilah Perundang-undangan mempunyai dua pengertian sebagai berikut :

  1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan peraturan-peraturan Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
  2. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.

Ciri-ciri Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

  1. Bersifat Umum dan komptehensif, yang demikian merupakan kebalikan dari sifat yang khusus dan terbatas.
  2. Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa yang akan dating dan belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karena itu tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa tertentu saja.
  3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausula yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

2)       Peraturan Kebijaksanaan

Pelaksanaan Pemerintah sehari-hari menunjukkan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara acap kali menempuh berbagai langkah kebijaksanaan tertentu, antara lain menciptakan apa yang kini sering dinamakan peraturan kebijaksanaan. Produk semacam peraturan kebijaksanaan tidak terlepas kaitan penggunaan freies ermessen. Karena itu sebelum menjelaskan peraturan kebijaksanaan terlebih dahulu dikemukakan mengenai “freies ermessen”

Freies ermessen berasal dari kata Freies artinya bebas, lepas, tidak terkait, dan merdeka. Sedangkan ermessen mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Jadi Freies ermessen adalah orang yang memiliki kebabasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu, istilah ini secara khas digunakan Pemerintah. Sehingga Freiesermessen diartikan juga sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau Badan Administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang.

Didalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan, Freies ermessen dilakukan oleh aparat Pemerintah atau Administrasi Negara dalam hal-hal sebagai berikut :

  1. Belum ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in konkrito terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian segera. Misalnya dalam menghadapi bencana alam, atau wabah penyakit menular.
  2. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat Pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya, missal dalam pemberian ijin berdasarkan pasal 1 HO, setiap pemberi ijin bebas untuk menafsirkan pengertian “menimbulkan keadaan bahaya” sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
  3. Adanya delegasi Undang-undang, maksudnya aparat Pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan ini merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya, missal dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Daerah bebas untuk mengelolahnya asalkan sumber itu merupakan sumber yang sah.

3)   Pengertian Peraturan Kebijaksanaan

Didalam penyelenggaraan tugas Administrasi Negara Pemerintah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkandalam berbagai bentuk seperti : Garis-garis Kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat edaran, resolusi-resolusi, instruksi-instruksi, nota kebijaksanaan, peraturan menteri, keputusan dan pengumuman.

Secara praktis kewenangan Diskresioner Administrasi Negara yang kemudian melahirkan peraturan, kebijaksanaan, mengandung dua aspek pokok sebagai berikut :

  1. Kebebasan menafsirkan ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenagnya, aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat obyektif.
  2. Kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki Administrasi Negara itu dilaksanakan. Aspek kedua ini dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat subyektif. Kewenangan bebas untuk menafsirkan secara mandiri dari Pemerintah inilah yang melahirkan peraturan kebijaksanaan.

4)   Ciri-ciri Peraturan Kebijaksanaan

Bagir Manan menyebutkan cirri-ciri peraturan kebijaksanaan sebagai berikut :

  1. Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan Perundang-undangan
  2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan Perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan.
  3. Peraturan kebijaksanaan tidak dapat di uji secara wetwatigheid karena memang tidak ada dasar peraturan Perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut.
  4. Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan Freies Ermessen dan ketiadaan wewenang Administrasi bersangkutan membuat peraturan Perundang-undangan.
  5. Pengujian terhadap peraturan lebih diserahkan pada doelmatigheid dank arena itu Bantu ujinya adalah asas-asas umum Pemerintahan yang layak.
  6. dalam praktek diberikan format dalam berbagai bentuk dan jenis peraturan yaitu :

keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain.  Bahkan dapat ditemui dalam bentuk peraturan-peraturan.

5)   Fungsi dan Penormaan Peraturan Kebijaksanaan

Peraturan kebijaksanaan dapat difungsikan secara tepat guna dab berdaya guna sebagai berikut :

  1. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana peraturan yang melengkapai menyempurnakan dan mengisi kekurangan yang ada pada peraturan Perundang-undangan.
  2. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengatur bagi keadaan vacuum peraturan Perundang-undangan.
  3. Tepat guna dan berdaya guna sebagai serasana pengaturan kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan Perundang-undangan.
  4. Tepat guna dan berdaya guna sarana pengaturan mengenai kondisi peraturan Perundang-undangan yang sudah ketinggalan jaman.
  5. Tepat guna dan berdaya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Administrasi Negara di bidang Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

6)  Rencana-rencana

Negara merupakan Organisasi yang memunyai tujuan. Bagi Negara Indonesia tujuan Negara itu dituangkan dalam Alinea ke empat UUD 1945, mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang menganut konsepsi Welfare state tujuan kehidupan bernegara meliputi berbagai dimensi, terhadap berbagai dimensi ini Pemerintah membuat rencana-rencana.

Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara rencana merupakan salah satu instrument Pemerintah yang sifat Hukumnya berada diantara peraturan kebijaksanaan, Perundang-undangan, dan ketetapan, dengan demikian perencanaan memiliki bentuk sendiri patuh pada peraturan sendiri serta mempunyai tujuan sendiri, yang berbeda dengan peraturan kebijaksanaan, peraturan perundangan-undangan dan ketetapan.

Rencana merupakan himpunan kebijaksanaan yang akan di tempuh pada masa yang akan dating, akan tetapi ia bukan peraturan kebijaksanaan karena kewenangan untuk membuatnya ditentukan oleh peraturan perundan-undangan atau didasarkan pada wewenang Pemerintah yang jelas. Rencana memiliki sifat norma yang umum abstrak, namun ia bukan peraturan Perundang-undangan, karena tidak semua rencana itu mengikat umum dan tidak selalu mempunyai akibat Hukum langsung. Rencana merupakan hasil penetapan oleh Organ Pemerintahan tertentu atau dituangkan dalam bentuk ketetapan, tetapi ia bukan Beschikking karena didalamnya memuat peraturan yang bersifat umum.

Perencanaan terbagi dalam tiga kategori sebagai berikut :

  1. Perencanaan Informative yaitu rancangan estimasi mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternative-alternative kebijakan tertentu. Rencana seperti ini tidak memiliki akibat Hukum bagi warga Negara.
  2. Perencanaan Indikatif adalah rencana yang memuat kebijakan yang akan di tempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan. Kebijakan ini masih harus diterjemahkan ke dalam keputusan operasional atau normative. Perencanaan seperti ini memiliki akibat Hukum yang tidak langsung.
  3. Perencanaan Operasional atau Normative, merupakan rencana yang terdiri dari persiapan, perjanjian, dan ketetapan, rencana Tata ruang kota, pembebasan tanah, pemberian subsidi, dll.

7)  Unsur-unsur Rencana.

Dalam perspektif HAN, J.B.J.M. ten Berge menggunakan unsur rencana sebagai berikut :

–          Schriftelijke (tertulis)

–          Keputusan atau tindakan terkandung pilihan

–          Oleh Organ Pemerintahan

–          Ditujukan pada waktu yang akan datang

–          Unsur-unsur Rencana (sering kali berbentuk tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan).

–          Memiliki sifat yang tidak sejenis, beragam.

–          Sering kali secara programatis

–          Untuk jangka waktu tertentu.

–          Gambaran tertulis.

8)  Perizinan

Pengertian Perizinan yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dipensasi adalah keputusan Administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.

9) Unsur-unsur izin

– Instrumen Yuridis

– Peraturan Perundang-undangan

– Peristiwa kongkrit

– Prosedur dan persyaratan.

10) Tujuan dan Fungsi Perizinan

Secara Umum dapat disebutkan sebagai berikut :

–          Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas tertentu (misalkan ijin bangunan)

–          Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)

–          Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen)

–          Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin menghuni didaerah padat penduduk)

–          Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas (izin berdasarkan dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu)

11) Bentuk dan isi Izin

Izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis, sebagai ketetapan tertulis izin memuat hal-hal sebagai berikut :

–          Organ yang berwenang

–          Yang dialamatkan

–          Ketentuan, pembatasan, serta syarat-syarat.

–          Pemberian alasan

–          Pemberitahuan, tambahan.

  1. Penggunaan Instrumen Hukum KePerdataan

Kedudukan Hukum Pemerintah dalam melakukan kegiatan sehari-hari tampil dengan dua kedudukan yaitu sebagai wakil dari Badan Hukum dan wakil dari Jabatan Pemerintahan. Sebagai wakil Badan Hukum Pemerintah tidak berbeda dengan seseorang atau Badan Hukum Perdata pada umumnya yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan Hukum KePerdataan.

Pemerintah sebagaimana manusia dan Badan Hukum Perdata dapat terlibat dalam pergaulan Hukum Privat, Pemerintah melakukan jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian dan mempunyai hak. Pemerintah juga bertanggung jawab ketika terjadi perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Pemerintah.

  1. Perjanjian Perdata Biasa

Pemerintah sering menggunakan perjanjian dalam memenuhi berbagai kepentingan Pemerintahan dan manjadi salah satu pihak dalam perjanjian ini seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan dan lain-lain.

  1. Perjanjian Perdata dengan Syarat standar

Pada umumnya dengan syarat standar ini berbentuk konsesi, penentuan syarat secara sepihak oleh Pemerintah dapat dibolehkan dengan dua caTatan yaitu :

–          Penentuan syarat dalam rangka memberikan perlindungan untuk kepentingan umum yang harus dilajukan oleh Pemerintah.

–          Ketentuan syarat-syarat tersebut harus dilakukan secara terbuka misalnya, melalui penawaran umum agar dikatahui sebelumnya oleh pihak lawan berkontrak, sehingga pihak swasta dapat dengan sukarela menyetujui terhadap syarat yang telah ditentukan tersebut.

  1. Perjanjian Mengenai Kewenangan Publik

Menurut Indroharto, yang dimaksud dengan perjanjian mengenai wewenang Pemerintahan adalah perjanjian antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat dan yang diperjanjikan adalah mengenai cara Badan atau pejabat Tata Usaha menggunakan wewenang Pemerintahannya.

  1. Perjanjian Mengenai Kebijaksanaan Pemerintahan.

Menurut Liaca Marzuki, perjanjian kebijaksanaan adalah perbuatan Hukum yang menjadikan kebijaksanaan publik sebagai obyek perjanjian. Oleh karena kebijaksanaan yang diperjanjikan adalah kebijaksanaan Tata Usaha Negara, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian itu tidak lain dari badan atau pejabat Tata usaha Negara yang secara Administratiefrechletijk memiliki kewanangan untuk menggunakan kebijaksanaan publik yang diperjanjikan tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here