Buruh, dalam bahasa lain dikenal dengan pekerja atau tenaga kerja maupun karyawan, pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya, kepada pemberi kerja, pengusaha, atau pun majikan. Buruh memiliki hak dan kewajiban, dimana hak buruh utamanya adalah mendapatkan pendapatan dan kewajiban berupa mengerjakan porsi kerja yang diberikan oleh si pemberi kerja. Agar hak dan kewajiban buruh tidak saling tumpang tindih dan saling menyalahi, maka perlu adanya sebuah tatanan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari buruh tersebut, atau disebut hukum perburuhan.

Hukum Perburuhan

Hukum perburuhan menurut Prof. Imam Soepomo, Guru Besar hukum perburuhan di Universitas Indonesia, adalah “suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah”. Masih menurut beliau, hukum perburuhan memiliki dua hakekat : yuridis dan sosiologis. Secara yuridis buruh memang bebas, namun secara sosiologis buruh tidak bebas. Dengan demikian buruh memiliki kebabasan secara yuridis yang artinya butuh memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dengan majikan, akan tetapi secara sosiologis kedudukan buruh tersub-ordinasi oleh majikan, dimana majikan memiliki kewenangan untuk memerintah buruh dan menetapkan syarat-syarat kerja dan keadaan perburuhan.

PBB sebagai organisasi negara-negara dunia juga memperhatikan isu-isu mengenai hukum perburuhan, salah satunya dengan mendirikan organisasi buruh internasional (ILO) yang menampung isu buruh internasional dan berada langsung di bawah PBB.

Era Orde Baru

Di Indonesia hukum mengenai perburuhan baru diperhatikan oleh pemerintah semenjak era reformasi. Pada masa orde baru, gerakan serikat buruh dan serikat pekerja benar-benar dibatasi. Pada saat itu organisasi buruh hanya dibatasi satu organisasi saja, yaitu SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dimana secara otomatis tidak ada organisasi buruh yang mengatur dan memperjuangkan hak dan kewajiban buruh berdasarkan bidang kerja mereka secara detil. Pada masa itu, pola penyelesaian hubungan industrial dan hak & kewajiban buruh dianggap tidak adil dan cenderung represif. Contoh kasusnya adalah TNI terlibat langsung bahkan diberikan wewenang untuk turut serta menjadi bagian dari pola penyelesaian hubungan industrial tersebut. Salah satu kasus buruh yang terkenal pada saat itu adalah kasus Marsinah pada tahun 1993.

Era Reformasi

Pasca reformasi, hukum perburuhan membuka lebar arus demokrasi dan mengalami perubahan luar biasa radikal, baik secara regulatif, politik, ideologis, bahkan ekonomi global. Proses industrialisasi sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam perkembangannya mulai menuai momentumnya. Hukum perburuhan setidaknya menjadi peredam konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha sekaligus. Meski sebagai peredam konflik tidak berjalan secara maksimal, faktanya berbagai hak normatif perburuhan yang mustinya tidak perlu lagi diperdebatkan dapat diredam oleh undang-undang untuk memperselisihkan hak-hak normatif tersebut.

Secara regulatif dan gradual, hukum perburuhan kemudian menemukan momentum dengan terepresentasi paket undang-undang perburuhan : Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003

Garis besar dan inti pokok dari Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan dibahas berikut ini.

Pekerja

“Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Pemberi Kerja

“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Upah

“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dengan perjanjian kerja”.

“Upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan upah minimum relatif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tempat bekerja, agar dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Hubungan Kerja

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja tertulis antara pemberi kerja dengan pekerja atau buruhnya, dan perjanjian kerja tersebut didasari atas kesepakatan, kecakapan melalukan perbuatan hukum, pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diberikan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan”.

Perjanjian Kerja

“Pada perjanjian kerja memuat :

  1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha,
  2. Identitas pekerja,
  3. Jabatan dan jenis pekerjaan,
  4. Tempat pekerjaan,
  5. Besarnya upah,
  6. Hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja,
  7. Jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut,
  8. Waktu dan tempat perjanjian dibuat, dan
  9. Tanda tangan para pihak.

Dan dimana perjanjian kerja tersebut akan berakhir bila terjadi minimal salah satu kondisi berikut :

  1. Pekerja meninggal dunia
  2. Berakhir jangka waktu perjanjian
  3. Adanya putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan
  4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja”

Perlindungan anak

“Pemberi kerja dilarang mempekerjakan seorang anak. Pengecualian bagi anak berumur lebih dari 13 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan dengan syarat : jam kerja paling lama tiga jam; mendapat izin orang tua; pekerjaan dilakukan di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; menerima upah, keselamatan dan kesehatan kerja; adanya hubungan kerja”.

Buruh perempuan

“Pemberi kerja dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang menurut rekomendasi dokter berbahaya bagi keselamatan kandungan dan dirinya”.

Jam Kerja

“Pemberi kerja wajib melakukan ketentuan waktu yaitu maksimal 40 jam dalam satu minggu, dimana maksimal 7 jam per hari terdapat 6 hari kerja per minggu, dan maksimal 8 jam per hari bila terdapat 5 hari kerja per minggu”.

“Bila terdapat kelebihan jam kerja harus berdasarkan persetujuan pekerja dan paling lama 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Selain itu pemberi kerja wajib membayar upah lembur yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Menteri”.

Cuti

“Pemberi kerja wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Waktu istirahat pada jam kerja adalah selama minimal setengah jam setelah bekerja 4 jam berturut-turut. Sementara istirahat mingguan adalah 1 hari bila terdapat 6 hari kerja per minggu dan 2 hari bila terdapat 5 hari kerja per minggu”

“Cuti tahunan minimal 12 hari, setelah pekerja bekerja selama 12 bulan berturut-turut. Dan istirahat panjang minimal 2 bulan dan dilakukan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut”.

“Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerja yang melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya”.

“Pekerja perempuan diberikan cuti haid pada hari pertama dan kedua, cuti hamil masing-masing 90 hari sebelum dan sesudah melahirkan, dan cuti keguguran diberikan sesuai dengan surat keterangan dokter”.

Pemutusan Hubungan Kerja

“Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, serta yang penggantian hak”.

“Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan dengan alasan seperti perilaku kriminal pekerja, membuka aib perusahaan, atau melakukan tindakan yang membahayakan perusahaan”.

*dari berbagai sumber

Tanggapan Penulis

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat pada tahun 2010 terdapat jumlah buruh di Indonesia sebanyak 108 juta orang. Dengan jumlah buruh yang sangat banyak ini maka peran dari hukum yang memayungi segala sesuatu tentang perburuhan sangatlah vital. Hal ini diperparah dengan maraknya demo di berbagai daerah di Indonesia yang menuntut segala sesuatu tentang perburuhan, baik upah, kesejahteraan, porsi tenaga kerja Indonesia di perusahaan, dan lain-lain.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setidaknya mulai memberikan payung tentang perburuhan walau undang-undang itu sendiri belum mencakup semua tuntutan kesejateraan buruh. Saya berpendapat demikian karena pada undang-undang tersebut terdapat dasar-dasar peraturan mengenai buruh yang wajib dilaksanakan oleh buruh dan si pemberi kerja. Pada undang-undang tersebut juga membahas mengenai upah buruh yang harus lah di atas nilai upah minimum relatif (UMR) tiap daerah bergantung dari pendapatan daerah itu sendiri.

Namun pada kenyataannya Undang-undang No. 13 tahun 2003 belum sepenuhnya diterapkan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Pada UU. No.13 tahun 2003 tersebut sudah diatur mengenai hal mempekerjakan anak dibawah umur. Definisi anak pada UU tersebut adalah yang berumur dibawah 18 tahun, dan pengecualian bersyarat bagi anak berumur 13 tahun adalah bekerja maksimal 3 jam per hari. Namun pada kenyataannya, sangat banyak dibawah umur 13 tahun yang sudah dipekerjakan oleh industri, terutama industri rumahan. Hal ini pun juga disambut baik oleh si anak dengan mayoritas alasan adalah putus dari sekolah dan harus menanggung hidup keluarga. Selain itu, juga banyak anak di atas 13 tahun yang bekerja lebih dari waktu 3 jam per hari nya.

Jam kerja buruh di Indonesia juga sering melanggar dari UU tersebut. Sebagai salah satu contoh, banyak buruh di sekitar saya yang bekerja selama 8 jam tiap shift nya, dan bekerja selama 6 hari tiap minggu. Bila ditotal mereka bekerja selama 48 jam tiap minggunya, dan ini sudah melanggar UU No. 13 tahun 2003 dimana tiap buruh maksimal bekerja selama 40 jam per minggu. Dan waktu 48 jam kerja tersebut tidak dihitung sebagai waktu lembur sebagaimana seharusnya tercantum pada UU no. 13 tahun 2003.

Untuk poin cuti, pemberi kerja juga jarang menerapkan istirahat panjang sesuai UU, dimana  pemberi kerja wajib memberikan cuti tambahan selama minimal 2 bulan setelah buruh bekerja selama 6 tahun.

Dari gaji pokok buruh pun banyak pemberi kerja yang memberi upah kepada buruhnya dibawah aturan upah minimum relatif. Hal ini sangat banyak ditemui terutama pada industri rumah tangga.

Tidak diterapkannya UU. No. 13 tahun 2003 secara penuh pada hubungan antara buruh dan pemberi kerja ini sebagian disebabkan karena tidak pahamnya buruh dan pemberi kerja tentang UU tersebut. Padahal sebenarnya bila buruh mengetahui dan ada kontrak kerja yang menyalahi UU tersebut dapat dibawa ke ranah hukum. Namun jika ada buruh yang mengetahui tentang isi UU tersebut namun kontrak kerja nya tetap menyalahi aturan UU, lebih disebabkan karena buruh takut kehilangan pekerjaannya, sehingga membuat buruh merasa lebih baik kerja diatas batas waktu dan gaji dibawah UMR daripada tidak mendapat pekerjaan. Oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari pihak pemberi kerja agar tidak mengeksploitasi buruh dengan imbalan yang kurang dari aturan UU yang sudah ditetapkan.

Selain penyalahan aturan UU yang sering terjadi antara pemberi kerja dan buruh, menurut saya UU mengenai ketenagakerjaan harus terus diperbaharui, mengingat industri yang melibatkan buruh terus berkembang sehingga harus ada payung hukum yang selalu memayungi pemberi kerja dan buruh setiap saat. Salah satu kasus yang sering terjadi di Papua sampai saat ini adalah masyarakat disana menuntut perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua untuk memberikan porsi jumlah buruh untuk masyarakat asli disana. Hal ini diperparah dengan cara penuntutan oleh masyarakat disana yang sangat kerasa, mengarah ke kriminal. Menurut saya hal ini harus sangat diperhatikan oleh pemerintah.

sumber; https://hukumperburuhan.wordpress.com/2012/01/15/4/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here