DAFTAR ISTILAH HAN

0
95
Law books in a row

H.T.P      :     SK Menteri P & K 30 Desember 1972 No. 0198/U/1972 (Kurikulum minimal 1972)

H.A.N.     :     –     Pertemuan Dosen Pengajar Mata Kuliah Sejenis di Cibubur

                           Tanggal 26-28 Maret 1973.

–          SK Mendikbud No. 31/Dj/Kep/1983 (Kurikulum inti Program

Pendidikan Sarjana Bidang Hukum)

H.T.U.N   :     UU No. 5/1986. UU. No. 9/2004

                     UUDS 1950 Pasal 108 dan 142

Arti Istilah Administrasi dalam Konsep H.A.N dan L.A.N

B      =    Kn – (rg + rh)

Kn    =    Kekuasaan/ Kegiatan                             Negara

rg     =    Regelgwving

rh     =    Rechspraak

B      =    Besturen/ BestUUr

(Fungsi Pemerintahan.

1.2.       Pengertian HAN

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Administrasi diartikan :

–          Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan Organisasi.

–          Usaha dan kegiatan yang dikaitkan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan.

–          Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.

–          Kegiatan kantor dan Tata usaha.

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan Administrasi Negara mempunyai 3 arti sebagai berikut :

  1.  Sebagai salah satu fungsi Pemerintah
  2.  Sebagai aparatur dan aparat Pemerintahan
  3.  Sebagai Proses penyelenggaraan tugas pekerjaan, memerlukan kerjasama secara teratur.
  1. UtrechtAdministrasi Negara adalah gabungan jabatan-jabatan, aparat (alat) Administrasi yang dibawah pimpinan Pemerintahan melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintahan.

Dimock & Dimock  Administrasi Negara adalah aktifitas-aktifitas Negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya dalam arti sempit, altifitas-aktifitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan Pemerintahan.

Pemerintah/ Pemerintahan

Secara teroti dan praktek, terdapat perbedaan antara Pemerintah dan Pemerintahan. Pemerintah adalah bestUUrvoering atau pelaksanaan tugas Pemerintah, sedangkan Pemerintahan adalah Organ/ alat atau aparat yang menjalankan  Pemerintahan.

Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit.

–          Pemerintah dalam arti Luas : mencakup semua alat kelengkapan Negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudisial atau alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara.

–          Pemerintah dakan arti sempit : yaitu cabang kekuasaan eksekutif atau Organ/alat perlengkapan Negara yang diserahi tugas Pemerintahan atau melaksanakan Undang-undang.

Untuk jelasnya dapat dikemukakan beberapa pendapat di bawah ini :

  1.  Pemerintahan dalam arti luas

            Menurut ajaran “Trias Politica” oleh Montesquieu melupti tiga kekuasaan :

–          Pembentukan Undang-undang

–          Pelaksanaan

–          Peradilan

  1. Pemerintahan dalam arti sempit

Yang dimaksut Pemerintahan/ Administrasi dalam arti sempit itu ialah hanya badan pelaksanaan tidak termasuk badan Perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian.

Dalam berbagai keputusan ustilah Pemerintahan disebutkan memiliki dua pengertian antara lain :

–          sebagai fungsi  : yakni aktifitas Pemerintah adalah melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, dalam istilah Donner, Penyelenggaraan kepentingan umum oleh dinas publik/ Pemerintahan (umum) sebagai Organ kumpulan Organ-Organ dari Organisasi Pemerintahan  yang dibebani dengan melaksanakan tugas Pemerintahan.

–          sebagai Organisasi :  Pemerintah sebagai Organisasi bila mana kita mempelajari ketentuan-ketentuan susunan Organisasi, termasuk didalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen Pemerintahan. Pemerintah sebagai fungsi kita meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur apa dan cara tindakan aparatur Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1.3.       Diskripsi/ Pengertian  HAN

HAN adalah merupakan bagian dari Hukum publik, yakni Hukum yang mengatur tindakan Pemerintah dan mengatur hubungan antara Pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antara Organ Pemerintah. HAN memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana Organ Pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi HAN berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi Organ-Organ Pemerintahan.

HAN/HTP adalah merupakan instrument juridis yang digunakan oleh Pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, disisi lain HAN merupakan Hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari Pemerintah. Jadi HAN memuat peraturan mengenai aktifitas Pemerintah.

HAN meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Administrasi . Administasi  berarti sama dengan Pemerintahan. Oleh karena itu HAN disebut juga HTP. Perkataan Pemerintah dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya Pemerintahan merupakan bagian dari Organ dan fungsi Pemerintahan, yang bukan Organ dan fungsi pembuat Undang-undang dan peradilan.

1.4.       Ruang Lingkup HAN/HTP

“Sturen” merupakan suatau kegiatan yang kontinyu, kekuasaan Pemerintahan dalam hal menerbitkan ijin mendirikan bangunan misalnya tindaklah berhenti dan diterbitkannya ijin mendirikan bangunan. Kekuasaan Pemerintah senantiasa mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati.

Stureb berkaitan dengan penggunaan kekuasaan, konsep kekuasaan adalah konsep Hukum publik, sebagai konsep Hukum publik. Penggunaan kekuasaan harus dilandaskan pada asas-asas Negara Hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Dengan asas demokrasi tidaklah sekedar adanya badan perwakilan rakyat. Disamping badan perwakilan rakyat, asas keterbukaan dan lembaga peran serta masyarakat(inspraak) dalam pengambilan keputusan sangat penting artinya. Asas instrumental berkaitan dengan hakekat Hukum Administrasi sebagai instrument.

Parajudi Atmosudirdjo membagi HAN dalam dua bagian:

–          HAN Heteronom       :     Bersumber pada UUD, Tap MPR dan UU.

–          HAN Otonomi           :     Ialah Hukum operasional yang diciptakan                              Pemerintah dan Administrasi Negara.

1.5.       Letak/ Kedudukan Hukum Administrasi Dalam Lapangan Hukum

Hukum Administrasi materiil terletak diantara Hukum prifat dan Hukum pidana, karena itu disebut juga Hukum antara sifat dan letak Hukum Administrasi yang demikian dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :

1. Hukum Konstitusi/ HTN
2.         Hukum Perdata Formil

3.         Hukum Perdata Materiil

4.         Hukum Administrasi Formil

5.         Hukum Administrasi Materiil

6.         Hukum Pidana Formil

7.         Hukum Pidana Materiil

Sebagai perbandingan dapat juga diketengahkan skema tentang pembentukan dan penegakan Hukum materiil/ F.A.M. Stroinkes :

Hukum Prifat

   Pembentuk UU                                      Hakim

  

                    Penduduk Penduduk                                    Penduduk Penduduk

Hukum Pidana

               Pembentuk UU                            Hakim Pidana   X

  

       Penduduk                                                    Penduduk

Hukum Administrasi

Penguasa                         Penguasa                      Penguasa

Penetapan                     Penegakan                    Perlindungan

               Sepihak                                    Sepihak                                    Hukum

Penduduk             Penduduk                      Penduduk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here